Dewan Pengurus Pusat
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) baru saja mengeluarkan
rekomendasi para calon pimpinan Dewan di Jateng. Rekomendasi tersebut
diserahkan langsung oleh DPD PDI Perjuangan Jateng kepada personel yang
bersangkutan di Panti Marhaenisme Semarang, Rabu (11/9). Sebagai bagian dari
masyarakat yang memiliki hak pilih pada Pemilu Legislatif 2019 kemarin, kita
berharap ada Semangat Baru yang akan ditelurkan dan digagas oleh segenap
Pimpinan Dewan maupun angota Dewan Terpilih dan terlantik periode 2019-2024.
Lebih-lebih soal bagaimana terwujudnya semangat Parlemen Modern.
Berdasarkan pengamatan
penulis terhadap beberapa media cetak yang tersebar di Jateng, penulis
mendapati setidaknya ada tiga kabupaten/kota yang komposisi pimpinan dewannya
telah definitif dan diparipurnakan, selanjutnya Sekretariat Dewan di
masing-masing kabupaten/kota telah berkirim surat kepada Gubernur Jateng
melalui Kepala Daerahnya untuk di SK kan. Kabupaten/Kota tersebut sebagaimana
diberitakan di Jateng Pos, 9 September 2019, diantaranya Kota Salatiga,
Kabupaten Kudus, dan Kota Surakarta. Beberapa pimpinan dewan adalah nama baru
maupun nama lama.
Keniscayaan
Parlemen Modern
Kembali lagi pada
Semangat Parlemen Modern, sebagaimana dipaparkan oleh Agus Widyanto dalam
bukunnya Transformasi Menjadi parlemen
Modern dan Terpercaya yang dicetak terbatas, tiga aspek utama yang menjadi
nilai lebih dari parlemen modern adalah adanya peningkatan partisipasi public
dan dibukanya kran informasi, mengikuti dan memanfaatkan kemajuan tehnologi
informasi digital, dan yang terakhir adalah penguatan serta optimalisasi performa fungsi
representasi. Secara sederhana diungkapkan oleh Bambang Soesatyo penggas
parlemen modern yang juga Ketua DPR RI, Parlemen Modern tiga indikator,
transparansi, pemanfaatan tehnologi informasi, dan representasi.
DPRD adalah Lembaga
Politik utamanya berperan sebagai legislative, dalam konteks Transparansi
sebagai indikator Pertama Parlemen
Modern, tentu kita berharap adanya keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan
organisasi..dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan dalam hal
budgeting. Penulis meyakini khalayak cukup antusias terhadap aktifitas politk
karena kita ini suka tidak suka adalah bagian dari politik, baik secara
individu, kelompok maupun kepentngan skla daerah maupun nasional, kita merasa
ada ikatan emosional terhadap isu-isu politik. Terkadang kita bisa begitu
mudahnya mengumpat kepada para politisi yang mungkin mereka menyimpang dari
jalur yang seharusnya mereka lalui. Kita sebagai masyarakat harus aktif
terhadap kebijakan maupun aktifitas dari para nggota dewan yang telah kita
pilih ini, sebaliknya Anggota Dewan baik secara individu dan kelambagaan
diharapkan menjadikan masyarakat adalah pihak pengontrol terbesar dan terbaik
karena tujuan keberadaan mereka di Parlemen pada dasarnya adalah tujuan
masyarakat secara makro.
Keterangan : Penandatanganan berita acara pelantikan Pimwan DPRD Jateng. Foto: Halim
Kedua,
Demokrasi dewasa ini selalu dikaitkan dengan representasi karena pada dasarnya
perkembangan demokrasi perwakilan adalah prinsip yang harus ditegakkan di dunia
modern. Konsep representasi secara sederhana dapat diartikan sebagai
“menghadirkan yang tidak hadir”. Pada masa Romawi kuno, gagasan representasi ini
dipahami sebagai “acting for” atau
“bertindak untuk”. Legislator terpilih hendaknya menyadari bahwa mereka ada
untuk mewakili rakyat maupun masyarakatnya, minimalnya konstituen di daerah
pemilihannya. Mungkin terkadang mereka memang harus memikirkan institusinya
secara makro, menyusun Peraturan Daerah, Pengawalan Rencana Program Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), serta tugas-tugas lainnya, namun hal yang menjadi
penting adalah segala hal yang mereka hasikan dan putuskan muaranya adalah pada
kepentingan rakyat, putusannya pun berdasar pada kebijakan/pendapat rakyat yang
ia wakili.
Ketiga,
Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( Iptek ) telah semakin luas khususnya
penggunaan Teknologi Informasi (TI). Penggunaan TI ini tidak lagi terbatas pada
bidang-bidang tertentu, bahkan Pemerintahan pun juga ambil bagian dalam
pemanfaatan TI, Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam
pemerintahan atau yang disebut dengan e-goverment membuat masyarakat semakin
mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan
pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-goverment juga dapat mendukung
pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi
antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi
masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat
memperbaiki kinerja pemerintah. Pendayagunaan Teknologi Informasi semakin
menjanjikan efisiensi karena dapat mempercepat penyampaian informasi, jangkauan
yang global dan transparansi.
Sudahkah?
Kemudian yang jadi
pertanyaan kita adalah, sudahkah Parlemen kita utamanya di Daerah baik Provinsi
maupun Kabupaten/Kota sudah menggambarkan dan mewujudkan sebuah institusi yang
menginspirasi sebagai Parlemen Modern? Sejauh yang yang dapat kita amati
bersama. Parlemen Daerah kita telah mulai berbenah dan menunjukkan etiked untuk
siap menjadi sebuah Parlemen yang Modern. Hal itu tercermin dari adanya kanal
maupun portal online website DPRD baik Jateng maupun Kabupaten/Kota se Jateng,
meskipun memang secara contain isinya tidak ditampilkan dan diperbarui secara
berkala. Bahkan beberapa portal DPRD masih ada yang stagnan menampilkan ucapan
HUT RI ke 73, dan Gubernur dan Wakil Gubernur masih menampilkan Ganjar dengan
Heru, sebagaimana yang penulis amati di website DPRD Kabupaten Demak (http://dprd.demakkab.go.id/ , per 13 September 2019). Beberapa
figure anggota Dewan Daerah kita pun tidak semuanya memiliki Portal Website,
jangankan Website, beberapa dari merekapun tidak memiliki akun media social (Facebook,
Twitter, Instagram, dll), kalaupun ada ritu akunnya tidak pernah update dan
jarang melakukan insteraksi dengan netizen.
Mungkin
kita perlu berkhuznudzon, bahwa mereka kedepankan turun langsung dan menyapa
rakyat serta tidak terlalu suka dengan hal-hal berbau media social. Bukan
begitu wahai netizen budiman dan masyarakat sekalian? Meskipun kadang juga
adagium, via jalur media social saja mereka abai, apalagi yang membutuhkan
waktu dan tenaga lebih untuk menyapa rakyat dengan terjun langsung. Semoga
setelah mereka definitive secara alat kelengkapan dewannya, mereka siap
berbenah guna memenuhi tiga indikator sebagai parlemen modern. Agar segala
hasil kerja dari legislative disampaikan tiap waktu, agar kita sebagai
masyarakat tidak bertanya-tanya sebenarnya Dewan kita sedang kerja apa dan
hasilkan apatoh? Serta dengan keterbukaan itu, kita pun ada akses untuk secepat
mungkin sampaikan aduan dan usulan. Sekali lagi, semoga. Mari kita kawal.
Abdul Halim, M.Sos
Wakil Sekretaris ISNU
Demak
Alumnus Magister Ilmu
Politik FISIP UNDIP Semarang
