Nipotisme Kalangan Birokrat

 Oleh : Abdul Halim

Wacana ini akan menyoroti tentang fenomena pemilihan seorang pemimpin di sekitar kita baik itu Desa, Kecamatan, Kabupaten, hingga aparatur pemerintah yang sekelas DPR, MPR, dan menteri, serta civitas akademika dunia kampus terutama untuk BEM baik fakultas atau universitas dan khusus untuk ketua mahasiswa angkatan di suatu fakultas.

Kita semua sebagai bangsa indonesi mengharapkan seorang pemimpin yang benar –benar mampu untuk memberikan kontribusi yang baik bagi ikita semua bangsa Indonesia. Namun itu semua pupus ketika ada sebuah pemilihan kepemimpinan dalam birokrat yang dibumbui dengan apa yang namanya, nipotisme.

Nipotisme di negeri kita memang tidak dapat di pungkiri dan ditepis oleh siapapun, semua itu telah ada sejak dahulu. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh tuhan dengan segala kelebihannya dibanding makhluk lain, baik dari fisik maupun spirit, jasmani maupun rohani. Manusi diberi petunjuk oleh tuhan berupa petunjuk indra, intuisi, akal, dan agama (Amin Syukur : 1991). Petunujuk-petunjuk itu harus kita manfatkan dan kita gunakan semaksimal mungkin demi kemaslahatan manusia. Sebagaimana dalam pemilihan seorang pemimpin bagi diri kita harus berdasarkan atas segala petunjuk yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Dan kita lebih mengedepankan atas kebenaran  seperti kebenaran indrawi (sensible truth), kebenaran ilmu (intelligible truth), dan kebenaran filsafat (philosophical truth) kebenaran yang diperoleh dari pemikiran atas apa yang ada “ (being) “ dan “mungkin ada” secara mendasar (seakar-akarnya), obyektif dan universal.

Kaitannya yang telah saya jelaskan tadi, maka kita harus memilih seorang pemimpin berdasarkan kapabilitas dan intelektual mereka masing-masing. Bukan malah memilih mereka karena mungkin saudara, kolega, partner, dan sebagainya. Sebagaimana pemiliha kepala desa, jika yang mencalonkan diri adalah saudara atau mungkin teman kita, maka akan dipilih tanpa melihat sejauh mana kemampuan mereka untuk membawa desanya lebih maju. Karena dipilih atas dasar Nipotisme, maka dalam memimpin juga nipotisme yaitu lebih mengutamakan saudara-saudaranya untuk menjadi orang penting di desa tanpa melihat orang lain, padahal mereka lebih mampu dan berpotensi. Karena dirasa lebih menguntungkan dalam melaksanakan keotoriter kepemimpinannya. Dan sikap itu naik sampai pada jabatan Bupati.

Sebagaimana pemilihan jabatan menteri sebagai pembantu presiden, banyak dibumbui unsur nipotisme. Kita lihat saja usulan jabatan-jabatan menteri yang nantinya membantu tugas presiden sebagai kepala negara Republik Indonesia periode 2009-2014, banyak dari mereka adalah kolega-kolega dari SBY. Dan pada dasarnya mereka belum tentu memenuhi dan mumpuni untuk menduduki jabatan menteri itu.